Skip to content
DPW Partai Umat DKI Jakarta
Menu
  • Beranda
  • Dokumen
    • PENDAHULUAN KEPUTUSAN RAKERNAS KE-1 PARTAI UMMAT
    • PLATFORM PERJUANGAN
    • KEPUTUSAN-KEPUTUSAN RAKERNAS KE-1
    • Anggaran Dasar Partai Ummat – Perubahan
    • Anggaran Rumah Tangga Partai Ummat – Perubahan
    • SURAT KEPUTUSAN
      • SK DEFINITIF DPW PROVINSI DKI JAKARTA
      • SK DPD DEF. JAKARTA PUSAT
      • SK PLT DPD KOTA JAKARTA UTARA
      • SK DPD DEF. JAKARTA TIMUR
      • SK DPD DEF. JAKARTA SELATAN
      • SK DPD DEF. JAKARTA BARAT
      • SK DPD DEF. ADM. KEP. SERIBU
  • Aplikasi
    • APU
    • Google Tool's
    • Notulen
    • Image to Video
  • Daftar Pejuang Ummat
  • Crisis Center
Menu

Buruh Tolak UMP Jakarta 2027 Rp6.136.941, Minta Direvisi Jadi Rp6,21 Juta

Posted on November 20, 2026

Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta bersama Partai Buruh menyatakan menolak besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 yang ditetapkan Gubernur Pramono Anung. Penolakan disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Alasan Penolakan

Presiden KSPI Said Iqbal menilai kenaikan sekitar Rp407.000 tidak cukup mengangkat daya beli buruh dan belum memenuhi kebutuhan hidup layak di Jakarta. Ia juga mempersoalkan formula yang digunakan gubernur dalam penetapan tersebut.

“KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027,” kata Said Iqbal.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026, UMP DKI Jakarta 2027 ditetapkan sebesar Rp6.136.941, naik Rp407.065 atau 7,1 persen dari UMP 2026 sebesar Rp5.729.876. Pramono menyebut penetapan itu sebagai komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan.

Tuntutan dan Langkah Lanjutan

Pihak buruh meminta Keputusan Gubernur tersebut direvisi menjadi Rp6.210.000, sesuai usulan unsur buruh di Dewan Pengupahan. Menurut pemberitaan Liputan6, KSPI dan Partai Buruh menyiapkan sejumlah langkah:

  • mengajukan keberatan tertulis kepada gubernur, lalu menempuh gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
  • menggelar kampanye publik dan aksi lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta;
  • meminta DPRD DKI memanggil gubernur untuk menjelaskan pertimbangan penetapan UMP;
  • mendesak agar upah minimum sektoral provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2027 dibuat lebih tinggi dibanding upah sektoral di Bekasi dan Karawang.

Perbedaan Angka

Dalam pernyataannya, KSPI menyebut angka Rp6.136.000, sedangkan Pemprov DKI menetapkan Rp6.136.941. Selisih itu belum dijelaskan dalam pemberitaan sumber. Sebelumnya, Dewan Pengupahan membahas besaran UMP selama tiga hari.


Sumber

  • Liputan6 – Buruh Protes UMP DKI Jakarta Jadi Rp 6,13 Juta Sebulan

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

  • Gedung Bersejarah Tugu Kunstkring Paleis Terbakar, Pramono Pastikan Tak Ada Korban
  • Buruh Tolak UMP Jakarta 2027 Rp6.136.941, Minta Direvisi Jadi Rp6,21 Juta
  • Jakarta Masih Berpotensi Banjir di Atas 200 Milimeter, Normalisasi Diperluas ke Cideng dan Angke
  • Pramono Tetapkan UMP Jakarta 2027 Rp6.136.941, Naik 7,1 Persen
  • Batal Jadi Kebun Raya, Hutan Kota UI Diarahkan Menjadi Hutan Raya Jakarta

Recent Comments

No comments to show.

Archives

  • November 2026
  • July 2026
  • June 2026
  • April 2026
  • March 2026
  • February 2026

Categories

  • Dakwah
  • Info
  • Jakarta
  • Kegiatan
  • Nasional
  • Uncategorized
©2026 DPW Partai Umat DKI Jakarta | WordPress Theme by Superbthemes.com