Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta bersama Partai Buruh menyatakan menolak besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 yang ditetapkan Gubernur Pramono Anung. Penolakan disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Alasan Penolakan
Presiden KSPI Said Iqbal menilai kenaikan sekitar Rp407.000 tidak cukup mengangkat daya beli buruh dan belum memenuhi kebutuhan hidup layak di Jakarta. Ia juga mempersoalkan formula yang digunakan gubernur dalam penetapan tersebut.
“KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027,” kata Said Iqbal.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026, UMP DKI Jakarta 2027 ditetapkan sebesar Rp6.136.941, naik Rp407.065 atau 7,1 persen dari UMP 2026 sebesar Rp5.729.876. Pramono menyebut penetapan itu sebagai komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan.
Tuntutan dan Langkah Lanjutan
Pihak buruh meminta Keputusan Gubernur tersebut direvisi menjadi Rp6.210.000, sesuai usulan unsur buruh di Dewan Pengupahan. Menurut pemberitaan Liputan6, KSPI dan Partai Buruh menyiapkan sejumlah langkah:
- mengajukan keberatan tertulis kepada gubernur, lalu menempuh gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- menggelar kampanye publik dan aksi lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta;
- meminta DPRD DKI memanggil gubernur untuk menjelaskan pertimbangan penetapan UMP;
- mendesak agar upah minimum sektoral provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2027 dibuat lebih tinggi dibanding upah sektoral di Bekasi dan Karawang.
Perbedaan Angka
Dalam pernyataannya, KSPI menyebut angka Rp6.136.000, sedangkan Pemprov DKI menetapkan Rp6.136.941. Selisih itu belum dijelaskan dalam pemberitaan sumber. Sebelumnya, Dewan Pengupahan membahas besaran UMP selama tiga hari.
