JAKARTA – Partai Ummat menyatakan berdiri di belakang Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dari kebocoran. Sikap itu disampaikan Ketua Harian DPP Partai Ummat, Heikal Safar, di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Pernyataan tersebut muncul setelah DPR RI mengesahkan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada Selasa (29/9/2026). Dalam APBN yang disahkan, pagu belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, naik dari usulan awal pemerintah yang berada di angka Rp4.097,2 triliun.
Menurut Heikal, besaran tersebut merupakan belanja negara terbesar sepanjang sejarah fiskal Indonesia. Karena itu, ia menilai pengawasan harus diperketat agar setiap rupiah benar-benar sampai kepada rakyat.
“Dana APBN adalah uang rakyat yang wajib dijaga dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Heikal.
Rakyat Diajak Ikut Mengawasi
Heikal menyambut baik ajakan Presiden agar masyarakat turut serta mengawasi penggunaan anggaran negara. Ia menegaskan Partai Ummat mendukung ketegasan Presiden dalam memberantas korupsi dan menutup celah kebocoran anggaran.
Lebih jauh, Heikal menyebut Partai Ummat menjadikan penyelamatan anggaran negara sebagai salah satu program kerja nyata partai. Baginya, pengelolaan APBN yang bersih adalah syarat agar kesejahteraan dapat dirasakan merata.
“Tanggung jawab kita semua supaya tidak ada lagi rakyat Indonesia yang hidup kelaparan penuh penderitaan,” ujarnya.
Dukungan ini sejalan dengan garis politik Partai Ummat di bawah kepengurusan baru yang menyatakan tetap kritis dan independen, namun mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Sumber:
