JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk menuntaskan pembangunan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) PJB–Muara Karang di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Proyek yang terhenti sekitar 11 tahun itu diberi batas waktu penyelesaian paling lama tiga bulan.
Keputusan tersebut diambil Pramono pada Jumat (6/11/2026) seusai memimpin rapat terbatas di Kantor Kecamatan Penjaringan. Jalan layang ini diharapkan dapat mengurai kemacetan di kawasan Pluit dan sekitarnya.
“Saya memutuskan untuk diselesaikan dan memberikan batas waktu maksimum tiga bulan,” kata Pramono. Ia menambahkan, “Yang paling penting adalah bermanfaat bagi masyarakat.”
Dimulai Sejak 2015
Pembangunan JLNT PJB–Muara Karang dimulai sekitar tahun 2015, pada masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Setelah itu, proyek tersebut terhenti selama kurang lebih 11 tahun hingga akhirnya kembali dibahas dalam rapat terbatas di Penjaringan.
Koordinasi penyelesaian proyek dilakukan langsung oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah DKI Jakarta.
Skema Pembiayaan Kreatif
Agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemprov DKI memilih skema creative financing atau pembiayaan kreatif. Saat ini skema tersebut masih dalam tahap finalisasi, terutama terkait perhitungan pembagian beban antara kontraktor atau pihak pembangun dan Pemprov DKI Jakarta. Nilai anggaran dan nama kontraktor belum disampaikan kepada publik.
Staf Khusus Gubernur, Chico Hakim, menyebut keputusan ini sejalan dengan arah kebijakan gubernur. “Komitmen Pak Gubernur sangat jelas: proyek yang sudah lama terhenti harus segera diselesaikan agar bermanfaat bagi warga,” ujarnya.
Chico juga menyatakan bahwa skema pembiayaan akan dijalankan secara transparan dengan koordinasi intensif. Menurutnya, standar kualitas konstruksi dan keselamatan akan dipastikan terpenuhi sebelum jalan layang itu dioperasikan, sehingga dapat menunjang mobilitas warga Jakarta Utara, khususnya kawasan Pluit.
Sumber:
