JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh-tokoh yang diusulkan Jakarta. Gelar itu diberikan dalam peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026).
Ali Sadikin, Hoegeng, dan Sutan Takdir Alisjahbana
Tokoh usulan Pemprov DKI yang menerima gelar tersebut antara lain mantan Gubernur DKI Jakarta Jenderal KKO (Purn.) Ali Sadikin, mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Hoegeng Iman Santoso, dan sastrawan sekaligus budayawan Sutan Takdir Alisjahbana.
Ali Sadikin dinilai berjasa meletakkan dasar pembangunan dan modernisasi Jakarta selama dua periode menjabat gubernur. Hoegeng dikenal sebagai teladan integritas dan kejujuran di tubuh kepolisian. Adapun Sutan Takdir Alisjahbana adalah pelopor Pujangga Baru yang berkontribusi pada pemikiran kebudayaan dan modernisasi bahasa Indonesia.
“Tiga nama tersebut direkomendasikan, diusulkan oleh Pemerintah DKI Jakarta,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, seperti dikutip Okezone. Ia berterima kasih kepada Presiden yang telah mengabulkan usulan tersebut.
Sementara itu, Investor.id melaporkan Pramono menyebut empat tokoh usulan DKI yang disetujui. Selain tiga nama di atas, ada Mohamad Roem, diplomat dan pejuang kemerdekaan yang memimpin delegasi Indonesia dalam Perjanjian Roem-Roijen. Pramono hadir langsung dalam upacara penganugerahan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Proses Pengusulan Berjenjang
Pramono menjelaskan bahwa pengusulan gelar Pahlawan Nasional dari Jakarta harus melalui tahapan yang panjang. “Saya sebagai gubernur yang mengusulkan,” ujarnya. “Karena memang kalau di Jakarta kan proses untuk pengusulan itu berjenjang dan panjang,” tambahnya.
Pengusulan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Usulan diverifikasi bertahap hingga ke Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) di bawah Kementerian Sosial, lalu mendapat persetujuan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebelum ditetapkan Presiden.
Sumber:
