Skip to content
DPW Partai Umat DKI Jakarta
Menu
  • Beranda
  • Dokumen
    • PENDAHULUAN KEPUTUSAN RAKERNAS KE-1 PARTAI UMMAT
    • PLATFORM PERJUANGAN
    • KEPUTUSAN-KEPUTUSAN RAKERNAS KE-1
    • Anggaran Dasar Partai Ummat – Perubahan
    • Anggaran Rumah Tangga Partai Ummat – Perubahan
    • SURAT KEPUTUSAN
      • SK DEFINITIF DPW PROVINSI DKI JAKARTA
      • SK DPD DEF. JAKARTA PUSAT
      • SK PLT DPD KOTA JAKARTA UTARA
      • SK DPD DEF. JAKARTA TIMUR
      • SK DPD DEF. JAKARTA SELATAN
      • SK DPD DEF. JAKARTA BARAT
      • SK DPD DEF. ADM. KEP. SERIBU
  • Aplikasi
    • APU
    • Google Tool's
    • Notulen
    • Image to Video
  • Daftar Pejuang Ummat
  • Crisis Center
Menu

Pemprov DKI Masih Kaji Peningkatan Status PPPK Paruh Waktu, Anggaran Jadi Pertimbangan

Posted on November 10, 2026

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memutuskan apakah status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungannya akan dinaikkan menjadi penuh waktu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kebijakan itu masih dikaji, termasuk dari sisi kesiapan anggaran daerah.

Masih Menunggu Keputusan Final

Pramono menyampaikan hal tersebut di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/11/2026). Menurut dia, Pemprov DKI belum bisa memastikan arah kebijakan karena sejumlah aspek masih perlu diperhitungkan, salah satunya ketersediaan anggaran.

“Tentunya kami masih menunggu secara final untuk itu,” ujar Pramono, seperti dikutip Liputan6. “Untuk PPPK nanti kami kaji ya,” tambahnya.

Kesepakatan DPR dan Pemerintah Pusat

Kajian di tingkat provinsi ini menyusul kesepakatan DPR dan pemerintah pusat untuk meningkatkan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Kesepakatan itu disampaikan seusai rapat finalisasi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Kebijakan tersebut mencakup guru, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis dan pelaksana lainnya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut kesepakatan itu merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat mengenai status kepegawaian tenaga honorer dan PPPK. Aspirasi tersebut dibahas satu per satu bersama pemerintah, termasuk peluang tenaga honorer dan PPPK mengikuti seleksi menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Hingga kini Pemprov DKI belum mengumumkan jumlah PPPK paruh waktu yang akan terdampak maupun besaran anggaran yang dibutuhkan bila kebijakan itu diterapkan di Jakarta.


Sumber:

  • Liputan6 – Nasib PPPK Paruh Waktu di Jakarta, Kesiapan Anggaran Masih Dihitung

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

  • Gedung Bersejarah Tugu Kunstkring Paleis Terbakar, Pramono Pastikan Tak Ada Korban
  • Buruh Tolak UMP Jakarta 2027 Rp6.136.941, Minta Direvisi Jadi Rp6,21 Juta
  • Jakarta Masih Berpotensi Banjir di Atas 200 Milimeter, Normalisasi Diperluas ke Cideng dan Angke
  • Pramono Tetapkan UMP Jakarta 2027 Rp6.136.941, Naik 7,1 Persen
  • Batal Jadi Kebun Raya, Hutan Kota UI Diarahkan Menjadi Hutan Raya Jakarta

Recent Comments

No comments to show.

Archives

  • November 2026
  • July 2026
  • June 2026
  • April 2026
  • March 2026
  • February 2026

Categories

  • Dakwah
  • Info
  • Jakarta
  • Kegiatan
  • Nasional
  • Uncategorized
©2026 DPW Partai Umat DKI Jakarta | WordPress Theme by Superbthemes.com