JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membebaskan iuran selama enam bulan bagi pedagang yang terdampak relokasi dalam penataan kawasan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebijakan itu disampaikannya saat memimpin rapat tingkat kecamatan di Kecamatan Kramat Jati, Jumat (13/11/2026).
Pembebasan Iuran bagi Pedagang yang Pindah
Kebijakan tersebut berlaku bagi pedagang sayur dan pedagang lain yang harus berpindah ke lokasi baru yang disiapkan pemerintah. Pramono menyebut para pedagang “diberikan kebebasan untuk iuran selama 6 bulan”.
Menurut pemberitaan detikNews, sejumlah pedagang sayur belum menyelesaikan proses relokasi. Pramono meminta jajarannya segera menuntaskannya. Sumber yang dirujuk tidak menyebutkan tanggal mulai berlakunya pembebasan iuran maupun tenggat relokasi yang spesifik.
Persoalan Lama Lebih dari 60 Tahun
Pramono menyebut penataan Pasar Kramat Jati sebagai persoalan lama yang berlangsung lebih dari 60 tahun. Ia menegaskan para pedagang tetap harus bersedia pindah. “Saya sudah memutuskan semuanya harus masuk ke dalam dan harus pindah,” ujarnya, demi menjadikan kawasan Kramat Jati lebih baik.
Pendekatan Dialog
Gubernur menekankan pemerintah mengedepankan dialog dalam penanganan kali ini. “Untuk penanganan kali ini benar-benar humanis, membuka ruang dialog yang terbuka seluas-luasnya,” kata Pramono.
