JAKARTA – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta menilai rapat langsung Gubernur Pramono Anung di 44 kecamatan perlu didukung, namun menekankan pentingnya tindak lanjut agar persoalan warga yang berlarut-larut benar-benar selesai. Tanggapan itu disampaikan Sabtu (14/11/2026).
Rapat Keliling di Kecamatan
Pramono menggelar rapat terbatas di 44 kecamatan untuk menyelesaikan masalah warga yang tak kunjung tuntas. Salah satunya digelar di Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Jumat (13/11/2026).
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Sugiyono menilai langkah turun langsung ini membantu gubernur mengetahui persoalan sebenarnya di wilayah. Menurutnya, sebagian masalah sudah lama dilaporkan warga tetapi belum selesai karena memerlukan koordinasi lintas instansi, bahkan keputusan wali kota atau dinas tingkat provinsi.
Soroti Tindak Lanjut
“Saya kira langkah Pak Gubernur Pramono Anung menggelar rapat langsung di 44 kecamatan ini bagus dan perlu kita dukung,” kata Sugiyono. Ia menambahkan, “Harus jelas siapa yang bertanggung jawab dan kapan persoalannya bisa diselesaikan.”
Sugiyono mencontohkan pedagang kaki lima yang sudah ditertibkan Satpol PP tetapi beberapa hari kemudian kembali berjualan di lokasi yang sama, sehingga dibutuhkan koordinasi Satpol PP, camat, lurah, dan instansi terkait.
Evaluasi Musrenbang
Anggota Komisi A Kevin Wu berharap rapat keliling itu juga dipakai mengevaluasi usulan warga dalam Musrenbang yang berjenjang dari kelurahan, kecamatan, kota, hingga provinsi. Ia menyebut tiga hal yang perlu diperhatikan: transparansi status usulan warga, sinkronisasi hasil Musrenbang dengan prioritas anggaran perangkat daerah, serta evaluasi kinerja camat, lurah, dan dinas terkait.
Sumber:
