Skip to content
DPW Partai Umat DKI Jakarta
Menu
  • Beranda
  • Dokumen
    • PENDAHULUAN KEPUTUSAN RAKERNAS KE-1 PARTAI UMMAT
    • PLATFORM PERJUANGAN
    • KEPUTUSAN-KEPUTUSAN RAKERNAS KE-1
    • Anggaran Dasar Partai Ummat – Perubahan
    • Anggaran Rumah Tangga Partai Ummat – Perubahan
    • SURAT KEPUTUSAN
      • SK DEFINITIF DPW PROVINSI DKI JAKARTA
      • SK DPD DEF. JAKARTA PUSAT
      • SK PLT DPD KOTA JAKARTA UTARA
      • SK DPD DEF. JAKARTA TIMUR
      • SK DPD DEF. JAKARTA SELATAN
      • SK DPD DEF. JAKARTA BARAT
      • SK DPD DEF. ADM. KEP. SERIBU
  • Aplikasi
    • APU
    • Google Tool's
    • Notulen
    • Image to Video
  • Daftar Pejuang Ummat
  • Crisis Center
Menu

DPRD DKI Dukung Rapat Pramono di 44 Kecamatan, Minta Ada Tindak Lanjut Jelas

Posted on November 14, 2026

JAKARTA – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta menilai rapat langsung Gubernur Pramono Anung di 44 kecamatan perlu didukung, namun menekankan pentingnya tindak lanjut agar persoalan warga yang berlarut-larut benar-benar selesai. Tanggapan itu disampaikan Sabtu (14/11/2026).

Rapat Keliling di Kecamatan

Pramono menggelar rapat terbatas di 44 kecamatan untuk menyelesaikan masalah warga yang tak kunjung tuntas. Salah satunya digelar di Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Jumat (13/11/2026).

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Sugiyono menilai langkah turun langsung ini membantu gubernur mengetahui persoalan sebenarnya di wilayah. Menurutnya, sebagian masalah sudah lama dilaporkan warga tetapi belum selesai karena memerlukan koordinasi lintas instansi, bahkan keputusan wali kota atau dinas tingkat provinsi.

Soroti Tindak Lanjut

“Saya kira langkah Pak Gubernur Pramono Anung menggelar rapat langsung di 44 kecamatan ini bagus dan perlu kita dukung,” kata Sugiyono. Ia menambahkan, “Harus jelas siapa yang bertanggung jawab dan kapan persoalannya bisa diselesaikan.”

Sugiyono mencontohkan pedagang kaki lima yang sudah ditertibkan Satpol PP tetapi beberapa hari kemudian kembali berjualan di lokasi yang sama, sehingga dibutuhkan koordinasi Satpol PP, camat, lurah, dan instansi terkait.

Evaluasi Musrenbang

Anggota Komisi A Kevin Wu berharap rapat keliling itu juga dipakai mengevaluasi usulan warga dalam Musrenbang yang berjenjang dari kelurahan, kecamatan, kota, hingga provinsi. Ia menyebut tiga hal yang perlu diperhatikan: transparansi status usulan warga, sinkronisasi hasil Musrenbang dengan prioritas anggaran perangkat daerah, serta evaluasi kinerja camat, lurah, dan dinas terkait.


Sumber:

  • Kompas.com – Masalah Warga Bertahun-tahun Tak Selesai, DPRD DKI Soroti Rapat Pramono di 44 Kecamatan

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

  • Gedung Bersejarah Tugu Kunstkring Paleis Terbakar, Pramono Pastikan Tak Ada Korban
  • Buruh Tolak UMP Jakarta 2027 Rp6.136.941, Minta Direvisi Jadi Rp6,21 Juta
  • Jakarta Masih Berpotensi Banjir di Atas 200 Milimeter, Normalisasi Diperluas ke Cideng dan Angke
  • Pramono Tetapkan UMP Jakarta 2027 Rp6.136.941, Naik 7,1 Persen
  • Batal Jadi Kebun Raya, Hutan Kota UI Diarahkan Menjadi Hutan Raya Jakarta

Recent Comments

No comments to show.

Archives

  • November 2026
  • July 2026
  • June 2026
  • April 2026
  • March 2026
  • February 2026

Categories

  • Dakwah
  • Info
  • Jakarta
  • Kegiatan
  • Nasional
  • Uncategorized
©2026 DPW Partai Umat DKI Jakarta | WordPress Theme by Superbthemes.com