JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengalihkan rencana pembiayaan infrastruktur dari obligasi daerah ke pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Skema itu dibahas bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat berkunjung ke Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dari Obligasi ke Pinjaman SMI
Tito mengatakan pembahasan utama dalam pertemuan itu menyangkut obligasi daerah. Menurutnya, pemerintah pusat khawatir skema tersebut menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya, dan daerah lain dengan kemampuan fiskal lemah bisa ikut menerbitkan obligasi tanpa sanggup membayar.
“Meskipun kalau untuk Jakarta mungkin memiliki kemampuan membayar, tapi daerah-daerah lain nanti kalau ikut yang nggak punya kemampuan bayar, bagaimana?” kata Tito.
Pramono akhirnya memilih pinjaman dari PT SMI, perusahaan di bawah Kementerian Keuangan. Dana tersebut dipakai untuk pembangunan infrastruktur, termasuk rumah sakit. Salah satu opsi pembayarannya adalah pemotongan dana bagi hasil (DBH) milik DKI yang belum dibayarkan pemerintah pusat.
Kebutuhan Rp7,5 Triliun
Pramono menyebut kebutuhan pembiayaan dalam APBD DKI sekitar Rp7,5 triliun. “Yang Rp3 triliun nanti dari DBH dan yang Rp4,5 triliun itu dari SMI,” ujarnya.
Tito menyatakan Kemendagri pada prinsipnya menyetujui rencana tersebut dan akan segera menerbitkan rekomendasi, yang menjadi salah satu syarat bagi PT SMI untuk menyalurkan pinjaman kepada pemerintah daerah.
Kejar Pengesahan RAPBD 2027
Menurut Pramono, perubahan skema dilakukan karena RAPBD 2027 harus segera selesai. Ia menyebut pembahasan bersama DPRD DKI hampir rampung. “Saya bersyukur bahwa dalam kondisi yang seperti ini APBD Jakarta untuk 2027 hampir terselesaikan, tinggal ketok palu saja,” katanya.
Sumber:
