Skip to content
DPW Partai Umat DKI Jakarta
Menu
  • Beranda
  • Dokumen
    • PENDAHULUAN KEPUTUSAN RAKERNAS KE-1 PARTAI UMMAT
    • PLATFORM PERJUANGAN
    • KEPUTUSAN-KEPUTUSAN RAKERNAS KE-1
    • Anggaran Dasar Partai Ummat – Perubahan
    • Anggaran Rumah Tangga Partai Ummat – Perubahan
    • SURAT KEPUTUSAN
      • SK DEFINITIF DPW PROVINSI DKI JAKARTA
      • SK DPD DEF. JAKARTA PUSAT
      • SK PLT DPD KOTA JAKARTA UTARA
      • SK DPD DEF. JAKARTA TIMUR
      • SK DPD DEF. JAKARTA SELATAN
      • SK DPD DEF. JAKARTA BARAT
      • SK DPD DEF. ADM. KEP. SERIBU
  • Aplikasi
    • APU
    • Google Tool's
    • Notulen
    • Image to Video
  • Daftar Pejuang Ummat
  • Crisis Center
Menu

Pramono dan Mendagri Tito Sepakati Pembiayaan Infrastruktur Jakarta lewat Pinjaman PT SMI

Posted on November 18, 2026

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengalihkan rencana pembiayaan infrastruktur dari obligasi daerah ke pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Skema itu dibahas bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat berkunjung ke Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dari Obligasi ke Pinjaman SMI

Tito mengatakan pembahasan utama dalam pertemuan itu menyangkut obligasi daerah. Menurutnya, pemerintah pusat khawatir skema tersebut menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya, dan daerah lain dengan kemampuan fiskal lemah bisa ikut menerbitkan obligasi tanpa sanggup membayar.

“Meskipun kalau untuk Jakarta mungkin memiliki kemampuan membayar, tapi daerah-daerah lain nanti kalau ikut yang nggak punya kemampuan bayar, bagaimana?” kata Tito.

Pramono akhirnya memilih pinjaman dari PT SMI, perusahaan di bawah Kementerian Keuangan. Dana tersebut dipakai untuk pembangunan infrastruktur, termasuk rumah sakit. Salah satu opsi pembayarannya adalah pemotongan dana bagi hasil (DBH) milik DKI yang belum dibayarkan pemerintah pusat.

Kebutuhan Rp7,5 Triliun

Pramono menyebut kebutuhan pembiayaan dalam APBD DKI sekitar Rp7,5 triliun. “Yang Rp3 triliun nanti dari DBH dan yang Rp4,5 triliun itu dari SMI,” ujarnya.

Tito menyatakan Kemendagri pada prinsipnya menyetujui rencana tersebut dan akan segera menerbitkan rekomendasi, yang menjadi salah satu syarat bagi PT SMI untuk menyalurkan pinjaman kepada pemerintah daerah.

Kejar Pengesahan RAPBD 2027

Menurut Pramono, perubahan skema dilakukan karena RAPBD 2027 harus segera selesai. Ia menyebut pembahasan bersama DPRD DKI hampir rampung. “Saya bersyukur bahwa dalam kondisi yang seperti ini APBD Jakarta untuk 2027 hampir terselesaikan, tinggal ketok palu saja,” katanya.


Sumber:

  • detikNews – Pramono Bertemu Mendagri Tito, Sepakati Skema Pinjaman Infrastruktur Jakarta

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

  • Gedung Bersejarah Tugu Kunstkring Paleis Terbakar, Pramono Pastikan Tak Ada Korban
  • Buruh Tolak UMP Jakarta 2027 Rp6.136.941, Minta Direvisi Jadi Rp6,21 Juta
  • Jakarta Masih Berpotensi Banjir di Atas 200 Milimeter, Normalisasi Diperluas ke Cideng dan Angke
  • Pramono Tetapkan UMP Jakarta 2027 Rp6.136.941, Naik 7,1 Persen
  • Batal Jadi Kebun Raya, Hutan Kota UI Diarahkan Menjadi Hutan Raya Jakarta

Recent Comments

No comments to show.

Archives

  • November 2026
  • July 2026
  • June 2026
  • April 2026
  • March 2026
  • February 2026

Categories

  • Dakwah
  • Info
  • Jakarta
  • Kegiatan
  • Nasional
  • Uncategorized
©2026 DPW Partai Umat DKI Jakarta | WordPress Theme by Superbthemes.com