JAKARTA – Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 belum menemui kesepakatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun menetapkan batas waktu hingga Jumat (20/11/2026) agar keputusan segera diambil.
Posisi Masing-masing Pihak Belum Bergeser
Pramono menyampaikan hal itu di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/11/2026). Ia mengaku telah menerima laporan perkembangan pembahasan di tingkat tripartit yang melibatkan pemerintah, perwakilan buruh, dan pengusaha. Menurut dia, masing-masing pihak masih bertahan pada nilai alfa yang diyakininya.
“Saya memberikan batas waktu sampai dengan hari Jumat besok untuk segera diselesaikan,” kata Pramono.
Pembahasan dikoordinasikan oleh Asisten Keuangan Sekretariat Daerah DKI Jakarta bersama Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta. Artikel sumber tidak merinci angka alfa yang diusulkan tiap pihak.
Tenggat dari Pemerintah Pusat
Sehari sebelumnya, Selasa (17/11/2026), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bertemu Pramono di Balai Kota. Mendagri menargetkan penetapan UMP 2027 dan upah minimum sektoral provinsi paling lambat 21 November 2026, serta meminta pemerintah daerah menggelar rapat dengan dewan pengupahan, serikat buruh, dan pengusaha.
Harapan Jadi Rujukan Daerah Lain
Pramono berharap keputusan Jakarta dapat menjadi acuan bagi daerah lain. “Kalau Jakarta segera bisa menyelesaikan dengan alfa berapa, kemudian ini menjadi keputusan, ini bisa menjadi role model dari daerah-daerah lain,” ujarnya.
Sumber:
